Ambon, 18 Maret 2024 - Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Kota Ambon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Ambon, dipimpin oleh koordinator lapangan, Nadif Hidayat, bersama massa aksi sekitar 20 orang. Mereka menyerukan tuntutan penanganan dan transparansi terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Kota Ambon.
Dengan membawa sound system, pamflet, dan spanduk, peserta aksi mengungkapkan kekesalan mereka terhadap dugaan praktik korupsi yang belum juga ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak berwenang. Inti orasi yang disampaikan mencakup beberapa poin penting, di antaranya:
Tuntutan untuk memeriksa Sekretaris Kota Ambon terkait dugaan kasus korupsi, dengan ancaman akan melanjutkan aksi demonstrasi jika tuntutan ini tidak direspon.
Desakan kepada Penjabat (Pj.) Wali Kota Ambon agar menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Ambon, khususnya terkait dugaan korupsi.
Penegasan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan tindakan transparan dan tegas dari pemerintah dalam menangani temuan BPK.
Permintaan klarifikasi dan penjelasan dari Sekretaris Kota Ambon mengenai penggunaan anggaran cargo, uang makan, dan uang perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK RI TA 2022.
Melalui isi tuntutan aksi, DPC PERMAHI Kota Ambon menegaskan posisi mereka terhadap pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka meminta segera dilakukannya pemeriksaan terhadap Sekretaris Kota Ambon berdasarkan temuan BPK Provinsi Maluku, sebagai langkah konkret dalam memerangi korupsi.
Aksi unjuk rasa ini menjadi simbol dari kepedulian mahasiswa hukum terhadap kondisi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. DPC PERMAHI Kota Ambon berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah kota untuk bertindak lebih tegas dan transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan kota.